Ayopri INSTITUTE

  Oleh : Ayopri Al Jufri* Kita saat ini berada di era digital, semua perangkat terhubung dalam satu aplikasi canggih, sehingga memudahkan semua gerak dan kebutuhan manusia, seperti dalam dunia pendidikan, kesehatan, pertanian, bahkan pelayanan masyarakat di pemerintahan juga bersifat satu pintu, terintegrasi dalam satu aplikasi. Oleh karena adanya kemudahan itu kadang tidak semata menimbulkan efek positif, kadang adanya kemudahan menimbulkan efek negatif dimana disalahgunakan oleh oknum untuk berbuat kejahatan, seperti Hacker, Aplikasi Sciming dan lainnya.  Hadirnya dunia digital sejatinya hanya untuk memudahkan segala urusan manusia, namun seiring waktu itu jadi modus kejatan yang sangat rumit untuk dipecahkan, karena membutuhkan keahlian khusus dalam mendeteksinya.  Walaupun era atau zaman mengalami perkembangan yang sangat pesat secara teknologi, namun teknologi tidak bisa lepas dari kendali manusia, dimana selaku makhluk pembuat mesin tentu sangat mengerti bagaimana cara kerja mesi

  Oleh : Ayopri Al Jufri* Tulisan ini saya mulai dari satu cerita, rekan saya dari salahsatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi, sebut saja namanya inisial (IL) suatu hari menemui seorang Bupati di sebuah kabupaten, dimana bupati tersebut dikenal jujur dan transparan karena berlatar belakang pesantren, dan itu diakui publik juga orang dekatnya memang tidak pernah neka neko soal anggaran, rekan saya yang dari LSM tersebut, sangat berani dialog empat mata dengan tema khusus Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), isi dialognya berikut :  IL : bapak Bupati yakin selama ini tidak melakukan Korupsi? Bupati : Iya benar, saya bekerja sudah berdasar undang-undang dan aturan lainnya yang mengikat, serta betul-betul melakukan transparansi anggaran, itu bisa cek secara administratif, dan kabupaten ini sudah beberapa kali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit Badan Pemerinsa Keuangan (BPK). IL : benar pak, Secara rasional dan administratif memang tida

  Oleh : Ayopri Al Jufri* Kita masih ingat kasus perseteruan dan pertengkaran Dewi Persik (Depe) dan Mendiang Julia Presz (Jupe) yang terjadi sekitar tahun 2011 silam, dimana dalam kasus hingga masuk dalam persidangan, namun dalam hal ini kita tidak mau masuk pada pembahasan Gosip atau permasalahan kedua artis tanah air tersebut, yang menarik dari kasus dalam kasus tersebut adalah, ketika jaksa menolak Saksi Ahli yang diajukan Julia perez, piham julia perez mengajukan Barry Prima seorang aktor pemain Film laga tahun 90an, barry prima dalam kancah perfilman laga cukup populer tahun-tahun itu, namun posisinya ketika dihadirkan dalam sidang sebagai saksi ahli ditolak oleh jaksa dikarenakan seorang barry prima dianggap tidak memiliki pendidikan formal yang disebut sebagai ahli dalam bidangnya. Bagi pihak Jupe, Barry Prima adalah orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, mengingat aktor laga tersebut sudah 30 tahun berkecimpung dalam dunia film keras itu. Sering mendapat cidera, Barry Pr

  Oleh : Ayopri Al Jufri* Istilah tatanan sosial dapat digunakan dalam dua pengertian: Dalam pengertian pertama, ini mengacu pada sistemstruktur dan institusi sosial Tertentu . Contohnya adalah tatanan sosial kuno, feodal, dan kapitalis. Dalam kedua, tatanan sosial dikontraskan dengan pengungkapan atau ketidakteraturan sosial dan mengacu pada keadaan masyarakat yang stabil di mana struktur sosial yang ada diterima dan dipelihara oleh para anggotanya. Tatanan sosial ada dalam Kehidupan manusia Maden (menetap), dalam Kehidupan manusia Maden pasti akan mengalami permasalahan yang komplek, mulai dari sektor ekononomi, Politik, Budaya, adat istiadat dan lainnya, tentu dari sektor masing-masing tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam kepentingan yang berbeda pasti ada keinginan dari masing-masing individu dan kelompok yang menginginkan dominasi dari sebagian yang lain, suatu contoh sektor ekonomi banyak kita temukan permasalahan  yang disebut monopoli usaha, dan kecurangan takaran

  Oleh : Ayopri Al Jufri* Telah menjadi pemahaman umum dalam sebuah perjanjian atau surat pernyataan atau surat kesepakatan ditempel materai, baik tiga ribu, enam ribu, dan sekarang yang berlaku sepuluh ribu. Pemahaman umum materai dianggap sebuah tanda sahnya sebuah surat perjanjian atau kesepatakan, sebetulnya apa sih fungsinya dari menempel materai dalam surat-surat tersebut?, apakah sebuah perjanjian tidak sah jika tidak ditempel materai?Berikut saya paparkan. Meterai atau lebih sering disebut materai, bisa jadi salah satu produk hukum perpajakan yang sangat familiar di kehidupan kita. Materai ini seringkali digunakan dalam penandatanganan surat perjanjian dan surat-surat berharga lainnya. Tujuan penempelan materai yakni memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen yang telah dibuat. Untuk surat yang ditandatangi, materai yang digunakan biasanya adalah materai 6000. Lalu apa sebenarnya fungsi materai 6000 (apa itu materai 6000)? Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP

  Oleh : Ayopri Al Jufri* Bondowoso,  Opini.Kabardaerah- Kabupaten Bondowoso merupakan kabupaten kecil di propinsi jawa timur, kabupaten ini hanya memiliki luas 1.560,10 km², terdiri dari 23 Kecamatan dan 209 Desa juga 10 Kelurahan, kabupaten ini tergolong lebih kecil di banding dengan kabupaten sekitarnya seperti Jember dan Banyuwangi, dari segi geografisnya kabupaten ini tidak di lalui oleh jalan propinsi, kabupaten ini diapit oleh empat kabupaten, selatan berbatasan dengan Jember, utara Situbodndo, timur dengan Banyuwangi sedangkan barat berbatasan dengan gunung yang menyambung ke kabupaten Probolinggo. Artinya apa secara  geografis Bondowoso ada di tengah kabupaten besar, namun bukan Bondowoso namanya kalau tidak memiliki daya tarik, Karena Bondowoso walaupun diapit oleh empat kabupaten, dia memiliki potensi besar yang banyak di lirik oleh pengusaha besar, potensi wisata alam yang sangat mempesona dan alam yang asri menyilaukan bagi siapa saja yang datang ke Bondowoso. Bondowoso me

  Oleh : Ayopri Al Jufri* Telaah Polemik Relokasi PKL Alun-alun Raden Bagus Asra oleh Pemerintah Daerah Bondowoso dan terbitnya Peraturan Bupati No. 55 & 56 tahun 2017) Bondowoso, Opini.Kabardaerah 11 Desember 2017-  Pemerintah atau di sebut dengan eksekutif dalam sudutpandang ketatanegaraan Indonesia, adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan program yang bersifat kebijakan publik, dan pemerintah juga berwenang mengatur dan menjalankan program sesuai perintah Undang-undang, tentu apa yang di lakukan oleh pemerintah dalam menjalankan program harus sesuai dengan asas keadilan dan kemaslahatan masyarakatnya. dalam pandangan Agama Islam Kewajiban Pemerintah Untuk berbuat adil Terhadap rakyatnya,  sebagaimana firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya